Dewan Nilai Investasi Daerah & Deviden Belum Sebanding
Betrans.com Sumbar – Besarnya nilai investasi pemerintah provinsi Sumatera Barat belum sebanding dengan deviden yang dihasilkan. Penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah bahkan tidak memberikan deviden sama sekali.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna DPRD terkait pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 mengungkapka hal tersebut. Berdasarkan laporan Badan Anggaran, kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal.
" Besarnya investasi belum sebanding dengan deviden yang diperoleh. Hal ini dibuktikan oleh kondisi deviden yang dihasilkan oleh beberapa badan usaha milik daerah," kata Hendra.
Dia menguraikan, deviden dari penyertaan modal pemerintah pada tiga BUMD yaitu PT Dinamika, PT ATS dan PT Balairung tidak mencapai target yang ditetapkan. Bahkan PT Dinamika dan PT ATS sama sekali tidak memberikan deviden. Sementara PT Balairung dengan total nilai investasi mencapai Rp173,4 miliar hanya mampu memberikan deviden sebesar Rp1,5 miliar.
Dia juga mengungkapkan beberapa kelemahan lain yang membuktikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal. Diantaranya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor tiga tahun terakhir yang selalu diatas 100 persen.
"Capaian ini tidak sepenuhnya dihasilkan dari upaya yang dilakukan aparat terkait, tetapi juga disebabkan oleh penetapan target yang masih di bawah potensi," ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat menurut Hendra menyampaikan beberapa rekomendasi. Diantaranya, pemerintah daerah hendaknya segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah ditetapkan panitia khusus DPRD terhadap BUMD.
"BUMD yang sudah tidak layak lagi sebaiknya dilikuidasi sedangkan untuk BUMD yang masih memiliki potensi, agar direncanakan kembali pola pengelolaannya," katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis membacakan secara detail laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumatera Barat tahun 2016. Sekaligus disampaikan rekomendasi-rekomedasi dalam rangka perbaikan, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja daerah. (SN)
