KPN Balaikota Padang Panjang Gelar RAT TB 2017
Selain itu, rapat juga ditujukan untuk merumuskan dan mengesahkan rancangan anggaran pendapatan, biaya koperasi , program kerja Tahun Anggaran 2018 serta pembahasan visi, misi Anggaran Rumah tangga (ART) peraturan peraturan khusus.
Yang menarik dari RAT kali ini adalah pemilihan pengawas syariat sesuai anggaran dasar yang ditetapkan. Rapat dibuka oleh Walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Iriansyah Tanjung.
Tampak hadir, Ketua PersatuanKoperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Sumbar Hadi Suryadi, Kepala Dinas Perindag dan UKM Arpan, Kepala KPN Balaikota Padang Panjang Yonasril, Kadis Kominfo Marwilis, Kabag Perekonomian Putra Dewangga serta undangan lainnya.
Walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang diwakili Staf Ahli Iriansyah Tanjung menyampaikan apresiasi karena RAT dapat terlaksana dengan rentan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perkoperasian yang ada. “ mudah mudahan prestasi yang telah diraih ini bisa dipertahankan dan semakin ditingkatkan dimasa mendatang,” katanya,
Lebih lanjut, Dia menyampaikan agar RAT kali ini bisa melahirkan pemikiran, inovasi dan ide ide dari anggota demi kemajuan dan perkembangan koperasi ini dimasa datang. ,” Jangan berfikir, bahwa KPN ini hanya menjadi tanggung jawab pengurus semata,” katanya. Menurut, Walikota yang disampaikan oleh Staf Ahli Iriansyah tanjung, pemikiran seperti itu keliru, karena maju mundurnya Koperasi Balaikota ini, justru terletak di tangan seluruh anggotanya.
Kepala PKPRI Sumatera Barat Hadi Suryadi menyampaikan bahwa koperasi memegang peranan penting dalam mensejahterakan anggotanya,akan tetapi perannya itu seperti terabaikan oleh sejumlah anggotanya. Ia mencontohkan Para Anggota masih meminjam ke sejumlah Bank padahal mereka bisa meminjam di Koperasi. Oleh karena itu Ia berharap peranan itu dapat di jalankan dengan baik oleh KPN Balaikota Padang Panjang.
Dia menganalogikan jika pegawai meminjam di Koperasi, keuntungan yang didapat akan kembali kepada anggotanya, “ keuntungan itu kembali kepada kita,” sebutnya. Para anggota Koperasi, menurut hadi akan mendapat berbagai kelonggaran dan keuntungan dari meminjam di Koperasinya. “ kekuatan Koperasi ditangan para anggota,nanti bapak ibuk rumuskan di rencana kerja ,” katanya.
Kepala Dinas Perindag UKM Arpan menyampaikan, maju mundurnya koperasi berada ditangan pengurus dan anggotanya. Kemudian kepada anggota koperasi ia meminta untuk selalu berperan aktif.
Dikatakan Arpan, dari evaluasi yang dilakukan, Secara finasial, perkembangan simpanan wajib KPN Balaikota mengalami kenaikan yaitu 7,15%, Modal sendiri mengalami kenaikan 3,21%, Sisa Hasil Usaha (SHU) naik menjadi 21, 29%, aset naik menjadi 18,57 % dengan rentabilitas 13,36%, Liquiditas 17, 54%,
“artinya koperasi kita ini telah memperlihatkan kepada arah yang lebih baik, kita berharap kebersamaan dari pengurus dan anggota bisa ditingkatkan,” katanya.
Sementara Kepala KPN Balaikota Padang Panjang Yonasril mengatakan, KPN Balaikota Padang Panjang telah merobah sistem pengelolaan pembiayaan dari konvensional menjadi pembiyaan syariah yang telah didaftarkan di akte notaris, No. 6 tahun 2017. Namun terkendala di Kementrian Koperasi UMKM di Jakarta.
Dalam hal ini KPN Balaikota Padang Panjang berharap agar PKPRI Sumatera Barat dapat menjembatani agar keinginan menuju Koperasi yang berbasis Syariah bisa terwujud.
Diantara kendala yang dihadapi KPN Balaikota Padang Panjang menurut Yonasril yaitu, Sertifikat Dewan Syariat MUI yang menjadi syarat tak dimiliki KPN Balaikota Padang Panjang.
“melalui kesempatan ini PKPRI, induk dari pada kita, kiranya dapat menjembatani hal ini, agar untuk pengurusan pendaftaran badan hukum yang berpola syariah, tidak melampirkan sertifikat dewan syariat,” katanya.
Dipenghujung acara, KPN Balaikota Padang Panjang memberikan cendramata kepada para pegawai negeri yang akan pensiun. cendra mata diserahkan oleh Wallikota melalui Staf Ahli Iriansyah Tanjung bersama Ketua PKPRI Sumbar (ki)
