Walikota Protes Beli Premium Dengan Non Tunai
Betrans,Padang,Diberlakukannya aturan pembelian BBM dengan sistem non tunai di beberapa
SPBU di Kota Padang mendapat perhatian serius Walikota Padang Mahyeldi.
Bahkan, Mahyeldi menyampaikan protes atas diberlakukannya aturan
tersebut tanpa sosialisasi maksimal kepada masyarakat. Apalagi, tidak
melibatkan Pemerintah Kota Padang dalam membuat kebijakan.
"Sudah jelas kebijakan ini bikin gaduh Kota Padang. Antrian panjang
dimana-mana. Apalagi, barangnya juga langka. Hal ini, akan menimbulkan
inflasi, ketidakstabilan dan merusak suasana kondusif yang sudah terjaga
selama ini", ujar Mahyeldi saat menggelar rapat membahas pemberlakuan
pembelian BBM non tunai di seluruh SPBU di Kota Padang, Senin
(12/11/2018).
Rapat yang diadakan di kediaman Walikota Padang Jl. A. Yani tersebut,
diikuti Sales Area Manager Pertamina Sumbar, Hiswana Migas Sumbar,
Pemilik SPBU, BPSK, dan SKPD terkait Pemko Padang.
Lebih lanjut dijelaskan, jika cara baru ini merusak dan tidak lebih baik
dari sebelumnya, sebagusnya dibatalkan saja. Apalagi, kebijakan non
tunai dilakukan dengan terburu-buru dan tidak dengan perencanaan yang
matang.
"Untuk itu, saya tekankan agar hal ini dievaluasi lagi. Inovasi itu untuk mempermudah bukan untuk buat susah", tutur Mahyeldi.
"Mari kita persiapkan hal ini bersama-sama. Mulai dari teknologinya,
SDM, tata kelola, kesedian kartu non tunai, dan pengetahuan serta
pemahaman masyarakat atas kebijakan ini", tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Kota Padang, Edi Dharma, menjelaskan,
saat ini sebanyak 15 SPBU dari 25 SPBU di Kota Padang telah menggunakan
pembayaran non tunai dengan kartu Brizzi (BRI). Sisanya, segera akan
memberlakukan pembayaran non tunai.
"Aturan ini berdasarkan MOU Pertamina dengan BI 6 Desember 2017 lalu.
Dan dilaunching penerapannya 19 September 2018", ungkap Edi.
Dijelaskan Edi, dari hasil rapat tersebut, langkah kedepan yang akan
dilakukan yaitu perlunya pengawasan yang komprehensif terkait cara
pembayaran, dengan menggunakan beberapa alternatif sebagai opsi yang
lebih tepat dan lancar. Misalnya, penggunaan alternatif EDC, E Tab,
pembayaran tunai atau untuk sementara menggunakan sistem pembayaran dual
purpose, artinya bisa non tunai ataupun tunai sampai batas waktu yang
ditentukan.
"Karena ini menyangkut kebijakan publik yang harus diformulasikan dengan tepat, maka perlu dibentuk tim untuk mengeval
uasi pelaksanaannya. Sehingga warga Kota Padang aman dan nyaman dalam pembelian BBM ini", tutur Edi.
Ditambahkannya, pengawasan juga perlu dilakukan pada pendistribusian BBM
Premium yang lebih merata; pompa premium SPBU (jangan hanya 1 pompa
yang aktif); perlu sosialisasi atas penerapan program non tunai secara
terpadu dan menyeluruh untuk diketahui masyarakat luas; dan dibentuknya
tim terpadu untuk pengawasan. (ll)
