Pantau Penanganan Covid 19, Komisi I DPRD Kota Padang Kunjungi Forkopimka Padang Barat
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti kepada wartawan mengatakan, kunjungan Komisi I ke kantor Camat Padang Barat dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Kota Padang terkait penanganan wabah Covid-19.
"Salah satu tugas kami adalah pengawasan. Oleh karena itu, kami dari komisi, hasil rapat internal memutuskan akan mendatangi mitra-mitra," ujar Elly.
"Untuk diketahui, makin hari, korban makin bertambah. Kondisi seperti ini tentu tidak bisa kami biarkan. Kami mendesak Pemko Padang segera mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," ujarnya.
Dia mengatakan, Komisi I akan segera menggelar rapat dengan Gugus Covid-19 Kota Padang untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan. "Pemko Padang dan dewan tak boleh jalan sendiri-sendiri. Untuk itu, kami minta pemko menyampaikan blue print atau kerangka kerja penanganan Covid-19 ke dewan," ungkapnya.
"Untuk diketahui, makin hari, korban makin bertambah. Kondisi seperti ini tentu tidak bisa kami biarkan. Kami mendesak Pemko Padang segera mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," ujarnya.
Dia mengatakan, Komisi I akan segera menggelar rapat dengan Gugus Covid-19 Kota Padang untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan. "Pemko Padang dan dewan tak boleh jalan sendiri-sendiri. Untuk itu, kami minta pemko menyampaikan blue print atau kerangka kerja penanganan Covid-19 ke dewan," ungkapnya.
DPRD, katanya, akan terus melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penanganan Covid-19 ini. "Salah satu tugas kami adalah, pengawasan. Setelah kami di Komisi I menggelar rapat internal, kami sepakat turun ke lapangan untuk mengawasi, terutana ke kecamatan-kecamatan," terangnya.
Untuk diketahui, katanya, masalah krusial saat ini terletak di kecamatan. Kecamatan menjadi titik perhatian dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. "Kecamatan tak hanya mensosialisasikan soal Covid-19, tetapi juga melakukan pendataan pembagian sembako bagi warga terdampak Covid-19," ujarnya.
Dia menekankan, tak hanya kecamatan dan kelurahan, RT dan RW juga harus digerakan. Bahkan, masyarakat sendiri harus bertindak sebagai sosial kontrol. "Memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tak hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga semua elemen masyarakat. Misalnya, ada yang kumpul-kumpul, ada yang tidak pakai masker, ada yang terindikasi tapi tidak isolasi diri, maka masyarakat harus mengingatkan," jelasnya.
Untuk itu, kata Elly lagi, Komisi I memutuskan setiap hari turun ke kecamatan. Satu hari, satu kecamatan, disamping akan mengunjungi mitra Komisi I yang lain.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, pada saat ini masyarakat butuh makan, bukan butuh rapat-rapat yang dilakukan Pemko. "Kami mempertanyakan, pendataan seperti apa yang dilakukan di tingkat kelurahan terhadap masyarakat. Jangan sampai sudah ada bantuan, maka timbul masalah," tegasnya.
Terpisah Camat Padang Barat Heri Sanjaya kepada wartawan mengatakan, inovasi yang sudah dilakukan sudah dibentuk kampung siaga, penyemprotan disinfektan, pengadaan APD mandiri. Ditekan ruang gerak warga agar patuh menggunakan masker dalam berinteraksi.
Untuk itu, kata Elly lagi, Komisi I memutuskan setiap hari turun ke kecamatan. Satu hari, satu kecamatan, disamping akan mengunjungi mitra Komisi I yang lain.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, pada saat ini masyarakat butuh makan, bukan butuh rapat-rapat yang dilakukan Pemko. "Kami mempertanyakan, pendataan seperti apa yang dilakukan di tingkat kelurahan terhadap masyarakat. Jangan sampai sudah ada bantuan, maka timbul masalah," tegasnya.
Terpisah Camat Padang Barat Heri Sanjaya kepada wartawan mengatakan, inovasi yang sudah dilakukan sudah dibentuk kampung siaga, penyemprotan disinfektan, pengadaan APD mandiri. Ditekan ruang gerak warga agar patuh menggunakan masker dalam berinteraksi.
Pintu masuk kawasan cukup satu guna mempersempit ruang gerak orang yang mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Selalu ada kaporan kemalingan belakangan ini.
Camat minta perpanjangan pengusulan KK terdampak yang belum terdata. Juga didata KK kaya. Sementara PNS bergaji minim karena SK tergadai di bank.
Protap yang dilaksanakan selama ini gugur ketika bertemu orang pingsan atau meninggal. Tak ada seorangpun yang mau mengangkatnya guna dibawa ke rumah sakit. Harusnya ambulance tetap stay di puskesmas. Agar korban yang pingsan atau meninggal itu segera dibawa ke rumah sakit.
548 KK ditemukan lurah setelah crosscheck di lapangan. Indikasinya dilihat dari tumah dan makanan sehari - hari.
Pihak Koramil dan Polsek selalu memantau kondisi wilayah kerja mereka setiap hari. Memberi pengertian bagi masyarakat yang berkumpul agar mau kembali ke rumah masing-masing.
Hadir pada kegiatan mengunjungi Forkopimka Padang Barat tersebut Ketua Komisi I DPRD Padang Elly Thrisyanti dan rombongan, Camat Padang Barat Heri Sanjaya, Tokoh masyarakat dan Kepala Puskesmas Padang Pasir dr Winanda .
