Pembahasan Rancangan APBD 2017 Cukup Alot
BETRANSPadang
– Pembahasan rancangan APBD 2017 cukup alot dan membutuhkan waktu yang
panjang," kata Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim pada rapat paripurna
di Padang, Senin.APBD 2017 Provinsi Sumatera Baratdiproyeksikan naik sebesar
Rp9,575 miliar dari sebelumnya Rp4,774 triliun menjadi Rp4,783 triliun.
Hendra menyebutkan rincian APBD 2017 dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tersebut adalah untuk belanja tidak langsung sebesar Rp3,510 triliun atau naik sebesar Rp848,997 miliar.Kemudian untuk belanja langsung sebesar Rp1,273 triliun atau turun sebesar Rp839,240 miliar.
Alokasi belanja daerah yang disediakan tersebut secara umum masih bersifat tentatif karena pemerintah provinsi (pemprov) belum dapat menetapkan besaran alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan.
Ketua DPRD Sumbar menyampaikan dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2017 pemprov tidak mengalokasikan anggaran untuk tambahan penyertaan modal badan usaha milik daerah karena tidak adanya anggaran yang dapat dialokasikan untuk tambahan penyertaan modal tersebut.
Untuk itu, alokasi dana penyertaan modal tersebut akan dibahas kembali agar tidak menimbulkan permasalahan," kata Hendra.
Hendra menjelaskan pada tahun 2017 Sumbar akan fokus menyelenggarakan pembangunan daerah pada pengelolaan produk pertanian dan ekonomi kreatif, kegiatan pariwisata, perdagangan, hotel dan restoran.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat pada 2017 diproyeksikan naik sebesar Rp188,257 miliar dari sebelumnya Rp1,894 triliun menjadi Rp2,011 triliun.Proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih dapat ditingkatkan," terang ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.
sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.Kemudian sesuai dengan arah kebijakan dan fokus pelaksanaan pembangunan daerah, indikator yang akan dicapai pada 2017 yakni meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 6,16 persen dari 5,58 persen. Menurunkan angka kemiskinan dari 6,43 persen menjadi 6,15 persen, menurunkan angka pengangguran dari 6,68 persen menjadi 6,46 persen dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita dari Rp36,48 juta menjadi Rp38,68 juta.
Disamping itu Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas dalam pendapat akhir fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2017 menegaskan, meskipun DAU belum jelas namun seluruh item yang direncanakan akan dibiayai dalam APBD nantinya harus masuk sehingga tidak ada anggaran “naik di jalan”.Seluruh item yang direncanakan akan dibiayai dalam APBD mendatang harus masuk dalam KUA PPAS sehingga tidak ada anggaran naik di jalan,” tegasnya.
H. M. Nurnas mengingatkan, KUA PPAS adalah dasar dari Rancangan APBD sehingga item per item kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam APBD harus masuk di dalam kebijakan umum anggaran.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan rancangan KUA-PPAS tersebut perlu pembahasan lebih lanjut untuk dapat memberikan anggaran yang optimal dan memenuhi kebutuhan Sumbar. APBD 2017 akan diprioritaskan untuk hal yang mendesak karena keterbatasan dana,ungkap Irwan Prayitno. (02)
Hendra menyebutkan rincian APBD 2017 dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tersebut adalah untuk belanja tidak langsung sebesar Rp3,510 triliun atau naik sebesar Rp848,997 miliar.Kemudian untuk belanja langsung sebesar Rp1,273 triliun atau turun sebesar Rp839,240 miliar.
Alokasi belanja daerah yang disediakan tersebut secara umum masih bersifat tentatif karena pemerintah provinsi (pemprov) belum dapat menetapkan besaran alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan.
Ketua DPRD Sumbar menyampaikan dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2017 pemprov tidak mengalokasikan anggaran untuk tambahan penyertaan modal badan usaha milik daerah karena tidak adanya anggaran yang dapat dialokasikan untuk tambahan penyertaan modal tersebut.
Untuk itu, alokasi dana penyertaan modal tersebut akan dibahas kembali agar tidak menimbulkan permasalahan," kata Hendra.
Hendra menjelaskan pada tahun 2017 Sumbar akan fokus menyelenggarakan pembangunan daerah pada pengelolaan produk pertanian dan ekonomi kreatif, kegiatan pariwisata, perdagangan, hotel dan restoran.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat pada 2017 diproyeksikan naik sebesar Rp188,257 miliar dari sebelumnya Rp1,894 triliun menjadi Rp2,011 triliun.Proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih dapat ditingkatkan," terang ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.
sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.Kemudian sesuai dengan arah kebijakan dan fokus pelaksanaan pembangunan daerah, indikator yang akan dicapai pada 2017 yakni meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 6,16 persen dari 5,58 persen. Menurunkan angka kemiskinan dari 6,43 persen menjadi 6,15 persen, menurunkan angka pengangguran dari 6,68 persen menjadi 6,46 persen dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita dari Rp36,48 juta menjadi Rp38,68 juta.
Disamping itu Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas dalam pendapat akhir fraksi terhadap KUA PPAS tahun 2017 menegaskan, meskipun DAU belum jelas namun seluruh item yang direncanakan akan dibiayai dalam APBD nantinya harus masuk sehingga tidak ada anggaran “naik di jalan”.Seluruh item yang direncanakan akan dibiayai dalam APBD mendatang harus masuk dalam KUA PPAS sehingga tidak ada anggaran naik di jalan,” tegasnya.
H. M. Nurnas mengingatkan, KUA PPAS adalah dasar dari Rancangan APBD sehingga item per item kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam APBD harus masuk di dalam kebijakan umum anggaran.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan rancangan KUA-PPAS tersebut perlu pembahasan lebih lanjut untuk dapat memberikan anggaran yang optimal dan memenuhi kebutuhan Sumbar. APBD 2017 akan diprioritaskan untuk hal yang mendesak karena keterbatasan dana,ungkap Irwan Prayitno. (02)
