Kawasan Wisata Terpadu Mandeh.Di Tinjau.Kawasan Wisata Terpadu Mandeh.
Betrans,Sumbar ~ Wakil Gubernur Nasrul Abit, Dirjen Menko Mariti, Dirjen Pertanahan BPN, bersama tim percepatan pembangunan Sumatera Barat melakukan peninjauan di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh.
Wakil Gubernur Nasul Abit disela sela kegiatan ini menyampaikan,
kunjungan kelapangan kali ini untuk melihat sejauhmana kesiapan
pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam konsep, masterplan
pembangunan dan status lahan serta apakah sudah ada investor yang
berninat atau nantinya di bantu APBN.
Kawasan Mandeh bagi Sumatera Barat merupakan salah satu potensi
pengembangan wisata bahari yang terbaik nasional, seperti raja empatnya
di Papua, ungkap Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit juga menjelaskan dari data yang ada Kawasan Mandeh,
sudah mendapat dukungan masyarakat dan masterpan kawasan sudah ada.
Kawasan Mandeh juga sudah diakomudir Rencana Induk Pembangunan Daerah
(Ripda) Sunbar dan Ripda Pesisir Selatan. Dengan luas Kawasan Mandeh
50.000 ha, meliputi 34.270 ha di) Pesisir Selatan dan 15.730 ha di Kota
Padang.
Study kelayakan sudah ada (khusus Bukit Ameh 400 ha), amdal proses
penyelesaian, target bulan Maret 2018 ini selesai. Peraturan zonasi
sedang dalam proses penyelesaian.
Dan Kawasan Mandeh belum termasuk Rencana Induk Pembanguan Nasional dari
10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional, karena itu kita mencoba
mensingkronkannya dengan program pemerintah pusat dalam hal ini, Menko
Maritim untuk dapat menjadi perhatian pembangunan nasional.
Karena kita berkeyakinan pengembangan kawasan Mandeh, dalam bentuk
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai hasil rapat bersama Menko Maritim
di Jakarta, terang Nasrul Abit
Hadir dalam kunjungan ke kawasan mandeh ini, Dr. Ir. Ridwan
Djamaluddin, M.Sc Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Dirjen
Pertanahan BPN Arie Yuriwin, SH, MSi, Kakanwil BPN Sumbar, Ka
Bappeda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PSDA, Ka Balitbang, Kadis
PUPR, Kadis PU Prasjal, Kadis Kelautan dab perikanan dilingkungan
pemprov Sumbar.