Penyampaian LKPJ AMJ Walikota Padang Tahun 2018 dan Laporan AMJ 2014 - 2019
Rapat Paripurna Istimewa yang ini dipimpin Elly Thrisyanti dengan
didampingi para Wakil Ketua DPRD Kota Padang dan seluruh Anggota DPRD
Padang Sekretaris DPRD Syahrul.
Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti menyebut, penyerahan dua LKPJ kepada
DPRD Padang kali ini, pertama berkaitan tentang LKPJ Wali Kota Padang
Tahun Anggaran 2018 dan kedua penyampaian LKPJ menyusul dengan akan
berakhirnya jabatan Wali Kota Padang periode 2014-2019.
Elly menjelaskan, sekaitan penyusunan dan penyampaian LKPJ AMJ Wali Kota
Padang periode jabatan 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah
No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada pemerintah disertai LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
"Berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 25
Februari 2 Wali Kota pada kesempatan itu menyampaikan, penyampaian dua
LKPJ ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah
daerah sekaitan tentang pelaksanaan pemerintahan di Kota Padang.
Menurutnya, tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dan disinkronkan
dengan harapan-harapan masyarakat Kota Padang ke depan sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah disusun untuk
2019-2024.
“Laporan tersebut nanti akan disempurnakan, mana yang mesti dilengkapi
akan dilakukan ke depan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan
apa yang mesti kita sempurnakan begitu juga di DPRD Kota Padang.
Untuk ke depan, tegas Wali Kota, Pemerintah Kota Padang tentunya
betul-betul bisa mengakomodasi seluruh harapan masyarakat, sesuai
dengan unsur-unsur keadilan dan pemerataan,” jelasnya kepada wartawan
usai rapat paripurna.
Diungkapkannya, terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM
yang sudah dituangkan penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan.
Selanjutnya evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang
melakukan evaluasi untuk Kota Padang diantaranya oleh KPK, BPK,
Inspektorat kota, provinsi dan pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya.
"Berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 25
Februari 2019, maka salah satu agenda rapatnya adalah menjadwalkan Rapat
Paripurna Istimewa DPRD hari ini. Insya Allah setelah rapat ini kita
akan membentuk Pansus LKPJ,” terangnya.
Sehingga dari capaian itu semuanya inilah yang menjadi masukan bagi
kita untuk penyempurnaan ke depan. Insya Allah, kita di Kota Padang ke
depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya
tentunya. Kemudian meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara
lebih dekat lagi,” ujar Mahyeldi.
Lebih lanjut Wali Kota pun mengharapkan masing-masing OPD dilingkup
Pemko Padang untuk dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK)-nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan-kelembagaan.
“Sehingga kita akan lebih bisa melakukan 'quick respond' terhadap
permasalahan masyarakat, dan keberadaan Pemko Padang ini betul-betul
dirasakan oleh masyarakat dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada
terselesaikan secara baik. Kita tidak mau adanya pemerintah ini sama
dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat,” tukas Wako mengakhiri.
