Anggota Komisi I DPRD Padang Jakfar"BDT Harus Tuntas"
Betrans.Padang - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Jakfar menegaskan, persoalan Basis Data Terpadu (BDT) harus tuntas.
Pasalnya, validitas BDT sangat diperlukan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat miskin.
"Bayangkan saja, masyarakat miskin yang tidak masuk ke BDT, tidak bisa diberi bantuan sosial melalui dana APBD," ujarnya.
Padahal, kata Jakfar lagi, banyak warga yang tergolong miskin atau kurang mampu di Kota Padang, misalnya di Kecamatan Kuranji, namun tidak bisa diberi bantuan karena tak masuk ke dalam BDT.
"Ini yang harus kita perjuangkan. Ini perjuangan mulia bagi anggota dewan dan kita bersama, jika bisa menyelesaikan data BDPT ini," ungkapnya ketika kunjungan lapangan Komisi I DPRD Kota Padang ke kantor Camat Kuranji, Senin, 3 Februari 2020.
Ironisnya, kata Jakfar lagi, di lapangan malah ditemukan keluarga yang tergolong mampu malah masuk dalam BDT.
"Tentu ini menjadi pertanyaan kita, kenapa bisa terjadi hal semacam ini?" tukuknya.
