Breaking News

Tiga Fraksi di DPRD Sumbar Ultimatum Gubernur Agar Cairkan BLT Bansos Paling Lambat 4 Mei 2020




Brtrans.com Sumbar-Tiga fraksi di DPRD Sumbar, yakni Fraksi Partai Gerindra, Demokrat dan Golkar mendesak Gubernur Sumbar agar paling lambat tanggal 4 Mei 2020 dana bantuan langsung tunai (BLT) Bansos sudah dicairkan.
"Kami tiga fraksi ini sudah sepakat mengawasi kerja gubernur (eksekutif-red)) sebagai bentuk misi kemanusiaan dan kesehatan," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Hidayat didampingi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, H. M. Nurnas dan Ketua Fraksi Golkar Afrizal dalam jumpa pers di Padang, Kamis (30/4).
Sebab menurut Hidayat, bila sampai tanggal 4 Mei 2020 itu Pemprov Sumbar belum juga mencairkan dana BLT Bansos Covid-19, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nantinya.
"Karena apa, ibarat orang kebanjiran, air itu sudah mencapai leher," tegasnya.
Sementara M. Nurnas menambahkan, sebelum dilaksanakan PSBB seharusnya eksekutif sudah mengkaji terlebih dahulu dampak dari dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai di Sumbar sejak 22 April lalu

Namun menurut Nurnas, gubernur dan para kepala daerah di kabupaten/kota lainnya sibuk memberi janji-janji saja, sementara yang dibutuhkan masyarakat bukan janji, tapi butuh makan karena memang yang akan dimakan di rumah tak ada lagi.
Kalau gubernur gagal mencairkan dana BLT tersebut hingga Senin tanggal 4 Mei 2020 itu, ujar Nurnas maupun Hidayat, berarti gubernur gagal sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar.
Menurut Hidayat, kondisi sekarang tidak sama dengan kondisi sebelumnya, karena saat ini adalah kondisi darurat. Jadi prosesnya tidak perlu formal, harus cepat tapi terarah.
Sementara menurut Nurnas, sebenarnya gubernur tak perlu cemas karena Kajati Sumbar sendiri sudah menyampaikan siap memberikan pendampingan agar terhindar dari masalah hukum nantinya.
Sementara Afrizal yang mengaku baru saja selesai berkeliling memantau kondisi masyarakat ke berapa kecamatan di Padang, yang diakuinya memang sangat memiriskan.
Sementara adanya pembelaan gubernur bahwa yang lambat memberi data itu adalah pemkab/kota, Nurnas menyatakan, itu benar sekali.
"Nah, disitulah tampak betapa lemahnya manajemen koordinasi pemprov yang dikomandoi gubernur itu," tukas Nurnas diamini Afrizal dan Hidayat.
Dalam suasana PSBB saat ini, tambah Afrizal, jangan salahkan kalau masyarakat masih masih saja berkeliaran diluaran untuk mencari makan guna menyambung hidupnya.


"Omong kosong PSBB jalan jika masyarakat tak mampu dibiarkan saja terlantar," tambah Afrizal.
PT. Transisi Inter Media, Mengucapkan: Selamat datang di Website Beritatransisi.com, Terima kasih telah berkunjung di Website kami.. Semoga anda senang!! Tertanda Pemred: Edison Effendi