Tanah Datar Menuju Daerah Layak Anak

BETRANS, Tanahdatar (Sumatera Barat)--Anak merupakan sosok yang harus dilindungi, diayomi, dijaga dan disayangi oleh orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar. Pemerintah pun dalam hal ini pun harus turut memberi andil terhadap upaya perlindungan anak. Ini yang mengemuka saat tim Komisi Perlindungan Anak (KPAI) melakukan audiensi dengan Bupati Tanah Datar beserta instansi terkait di ruang kerja bupati, J
um'at (30/09).
Tim KPAI yang turun ke Tanah Datar kali ini Rita Pranawati (Komisioner) dan Naswardi (Analis Bidang Keluarga dan Pengasuhan) bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar.
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyambut baik kunjungan KPAI ke Tanah Datar selain mengumpulkan data dan informasi juga diharapkan bisa memberi pendampingan dan pencerahan tentang program perlindungan anak.
"Anak sebagai aset masa depan wajib untuk dijaga dengan sebaik-baiknya, untuk itu pemerintah daerah secara sungguh-sungguh memperhatikannya melalui program-program yang terintegrasi di SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Badan Taskin PMPKB," tutur Irdinansyah yang juga didampingi Asisten Ekobang Helfy Rahmi Harun bersama SKPD terkait dan para camat.
Namun demikian Tanah Datar tidak menutup mata dan tidak harus malu, sebut Irdinansyah kepada tim KPAI, masih terjadi juga kasus pelecehan seksual maupun kekerasan terhadap anak. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor di antaranya kurangnya pengawasan dari orang tua, keluarga terdekat dan luput dari perhatian lingkungan, belum lagi begitu kuatnya pengaruh tontonan televisi dan dampak internet, beber Irdinansyah.
"Kita sangat prihatin dengan kondisi ini terutama trauma yang dirasakan korban, pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanah Datar sangat aktif menjalankan program-programnya menyikapi permasalahan ini," sebutnya.
Melalui SKPD terkait berbagai langkah pencegahan dan kegiatan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, di sekolah-sekolah telah dilaksanakan untuk memberi pengetahuan tentang perlindungan anak dan remaja. Ke depannya juga akan digandeng IAIN Batusangkar yang memiliki Sumber Daya Manusia di bidang konseling.
Ketua P2TP2A Kabupaten Tanah Datar Hj. Mursyidah yang didampingi pengurus, menyebutkan P2TP2A yang mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, sangat serius menyikapi fenomena-fenomena kekerasan terhadap anak. Kita gencar mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat, ini kiranya menyebabkan banyak masuk laporan dan pengaduan dari masyarakat terhadap kasus kekerasan anak yang terjadi di Tanah Datar. Di satu sisi membuat nama Tanah Datar tercoreng, namun di sisi lain ini penting diungkap menyangkut pemulihan trauma korban.
Pemulihan ini membutuhkan waktu yang panjang dan kita terus melakukan pendampingan, sebut Mursyidah. Anak-anak korban kekerasan perlu didampingi dan ini juga butuh dukungan keluarga dan lingkungan sekitar.
Melihat keseriusan P2TP2A Tanah Datar, pemerintah pusat menjadikan P2TP2A Tanah Datar pilot projectProgram Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat hingga 2019.
Sementara KPAI menyarankan pemerintah daerah mempercepat pembahasan draft Ranperda Perlindungan Anak sebagai indikator utama Tanah Datar menjadi kabupaten layak dan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar anak di bidang pendidikan, pencatatan sipil, akta kelahiran.
KPAI juga menekankan perlu pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang pendidikan dan pola asuh anak yang benar (parenting skill). "Orang tua menjadi kunci utama perlindungan anak, bagaimana pola asuh yang baik, cara mendidik yang benar sehingga anak tumbuh dan besar menjadi anak yang tidak salah jalan di samping juga dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat," pesan Rita Pranawati yang juga menjabat Sekretaris KPAI Pusat.